Klaim Ketua Ombudsman RI Diganti Usai Sidak Lapas Cibinong Tidak Benar, Pelantikan Sudah Lebih Dulu

Klaim yang beredar

Di media sosial Facebook beredar unggahan yang menyatakan bahwa jabatan Ketua Ombudsman RI berganti sebagai buntut dari sidak terhadap hunian mewah di Lapas Cibinong. Unggahan itu menampilkan foto pelantikan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI di Istana Negara, disertai keterangan yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan sidak dimaksud.

Faktanya

Pemeriksaan yang dilakukan Komdigi, dengan merujuk pada laporan pemeriksa fakta tirto.id, menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar. Pelantikan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI telah melalui proses yang berlangsung sebelum sidak Lapas Cibinong dilaksanakan. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat antara sidak tersebut dan pergantian jabatan ketua lembaga itu.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa pencopotan Hery Susanto dari posisi Ketua Ombudsman terjadi karena keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi jual beli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Alasan pergantian itu berbeda dari yang digambarkan dalam unggahan. Atas dasar itu, Komdigi memberi label hoaks pada konten tersebut.

Analisis

Yang membuat unggahan ini menyesatkan adalah cara merangkai dua peristiwa yang sebenarnya terpisah. Foto pelantikan yang asli dipakai sebagai bahan pendukung, lalu diberi keterangan yang menyiratkan urutan sebab-akibat antara sidak Lapas Cibinong dan pergantian ketua lembaga. Pembaca yang hanya melihat gambar dan keterangan singkat bisa langsung menyimpulkan adanya kaitan, padahal kronologinya bertentangan dengan fakta.

Pola semacam ini lazim terjadi ketika sebuah peristiwa publik yang ramai diperbincangkan dipinjam untuk membingkai peristiwa lain. Keterangan yang menyertai gambar menjadi penentu pesan, sementara gambar itu sendiri tidak membuktikan apa pun soal sebab-akibat. Karena itu, memeriksa urutan waktu menjadi langkah penting: bila pelantikan sudah berlangsung lebih dulu, klaim bahwa pergantian terjadi akibat sidak otomatis gugur.

Dampak yang perlu diperhatikan adalah kekeliruan publik dalam memahami alasan pergantian pejabat di lembaga pengawas layanan publik. Selain itu, penyebutan nama Hery Susanto dalam konteks dugaan korupsi menuntut kehati-hatian, mengingat proses hukum dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Penyebaran narasi yang mencampur adukkan dua peristiwa dapat mengaburkan pemahaman atas persoalan yang sebenarnya sedang ditangani.

Untuk memeriksa sendiri, pembaca dapat menelusuri tanggal pelantikan dan tanggal sidak, lalu membandingkannya dengan keterangan resmi lembaga terkait. Menelusuri laporan pemeriksa fakta yang kredibel juga membantu memastikan apakah sebuah gambar memang berkaitan dengan peristiwa yang diklaim.

Kesimpulan

Klaim bahwa Ketua Ombudsman RI diganti usai sidak Lapas Cibinong adalah hoaks. Pelantikan Nuzran Joher berlangsung sebelum sidak tersebut, sedangkan pencopotan Hery Susanto berkaitan dengan dugaan korupsi jual beli Laporan Hasil Pemeriksaan.