Lewati ke isi
Cek Fakta IMPRESI

Periksa dulu sebelum percaya, sebelum membagikan.

Penelusuran klaim yang beredar di ruang publik — hoaks, disinformasi, dan konten menyesatkan — dengan rujukan sumber verifikasi dan analisis tim IMPRESI.

Cek fakta terbaru

Hoaks
Cek Fakta

Klaim Polisi Hilang Sebulan Tanpa Kabar pada Oktober 2026 Ternyata Hoaks

Unggahan Facebook mengklaim seorang polisi hilang sebulan tanpa kabar pada Oktober 2026, tetapi klaim itu tidak benar. Foto yang dipakai identik dengan pemberitaan 2019 tentang Bharada Aldy, anggota Brimob yang gugur dalam kontak senjata di Nduga, bukan sosok yang dilaporkan menghilang.

Verifikasi: Komdigi
Hoaks
Cek Fakta

Klaim Rusia Karantina 2.000 Orang akibat Wabah Pes Tidak Sesuai Fakta

Unggahan Facebook mengklaim Rusia mengarantina 2.000 orang akibat wabah pes setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia meninggal. Pemeriksaan Komdigi menunjukkan tidak ada karantina massal; otoritas kesehatan Rusia menyatakan laboratorium aman dan hanya sekitar 200 kontak erat yang dipantau sebagai langkah pencegahan.

Verifikasi: Komdigi
Hoaks
Cek Fakta

Akun WhatsApp Catut Nama Plt Sekda Aceh Taufik adalah Palsu, Simak Penjelasannya

Akun WhatsApp bernomor 0813-3295-244 yang mengatasnamakan Plt Sekda Aceh Taufik, S.T., M.Si. diklaim sebagai akun resmi pejabat itu. Faktanya, Taufik menegaskan nomor tersebut bukan miliknya dan akun itu palsu, sehingga masyarakat diminta mengabaikan pesan atau panggilan dari nomor tersebut.

Verifikasi: Komdigi
Hoaks
Cek Fakta

Klaim Prabowo Minta KPK Periksa Jokowi soal Korupsi Rp700 Miliar: Hoaks

Beredar tangkapan layar artikel yang mengklaim Presiden Prabowo meminta KPK memeriksa Jokowi terkait dugaan korupsi Rp700 miliar. Pemeriksaan Komdigi menunjukkan klaim itu hoaks: judul dan gambar artikel telah diubah dari berita CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Prabowo di resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.

Verifikasi: Komdigi
Hoaks
Cek Fakta

Klaim Kendaraan Produksi sebelum 2000 Bebas Pajak Mulai 2027: Hoaks dan Salah Lembaga

Klaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan membebaskan pajak kendaraan produksi sebelum tahun 2000 mulai Januari 2027 tidak berdasar dan tidak ditemukan informasi resminya. Selain itu, pajak kendaraan bermotor bukan kewenangan DJP, melainkan dipungut pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah.

Verifikasi: Komdigi