Klaim Zulhas Sebut Rakyat Cuma Wajib Bayar Pajak dan Dilarang Mengurus Pemerintahan: Hoaks

Klaim yang beredar

Di media sosial Facebook beredar unggahan yang mengaitkan sebuah pernyataan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, atau Zulhas. Menurut narasi itu, Zulhas disebut menegaskan bahwa kewajiban masyarakat hanyalah menyetor pajak, sedangkan urusan penyelenggaraan negara bukan wilayah mereka.

Faktanya

Pemeriksaan yang dilakukan Komdigi menyimpulkan klaim tersebut tidak benar. Komdigi merujuk pemberitaan kompas.com yang mengutip Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Ahmad Qiamel Alofi. Menurut Qiamel, narasi yang beredar bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN tersebut. Ia menyatakan Zulhas selama ini mendorong agar pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Masih dalam sumber yang sama, Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN Iswari Muktar menyatakan sikap tegas terhadap penyebar narasi hoaks tersebut dan memutuskan melaporkannya ke pihak berwajib. Sampai keterangan itu disampaikan, tidak ada bukti yang mendukung anggapan bahwa Zulhas pernah mengucapkan pernyataan sebagaimana diklaim unggahan.

Analisis

Yang membuat klaim ini menyesatkan adalah caranya menempelkan ujaran kepada pejabat publik tanpa menyertakan konteks, waktu, tempat, atau rekaman asli. Publikasi semacam ini biasanya mengandalkan kutipan ringkas yang terasa provokatif agar cepat dibagikan, sehingga pembaca menerima kesimpulan tanpa sempat menelusuri sumbernya. Karena tokoh yang dicatut adalah pejabat negara, dampaknya bukan hanya pada reputasi yang bersangkutan, tetapi juga pada kepercayaan warga terhadap pemerintah dan terhadap lembaga yang menaunginya.

Pembaca dapat melakukan pemeriksaan sederhana sebelum meneruskan unggahan: cari rekaman atau pernyataan resmi dari kanal komunikasi tokoh yang bersangkutan, bandingkan dengan pemberitaan media yang punya kanal verifikasi, dan perhatikan apakah unggahan menyebut tanggal serta lokasi peristiwa. Bila sebuah kutipan hanya berupa tangkapan layar tanpa tautan ke sumber aslinya, sikap paling aman adalah menahan diri untuk tidak menyebarkannya. Perlu dicatat, sumber tidak menjelaskan lebih jauh soal bentuk unggahan maupun pihak di baliknya, sehingga penilaian atas motif tidak dapat dilakukan di sini.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan Komdigi, klaim bahwa Zulhas menyebut masyarakat hanya bertugas membayar pajak dan dilarang mengurus pemerintahan adalah hoaks. Tidak ada dukungan bukti untuk pernyataan tersebut, dan pihak BM PAN menegaskan posisi Zulhas yang justru membuka ruang kritik bagi publik.